Persoalan pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 M / 10 H, adalah suksesi. Setelah bermusyawarah dengan alot, akhirnya baik kaum muhajirin maupun kaum anshar bersepakat memilih Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Rasulullah. Sebagai rasa kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi sebagai penguasa yang mengemban kekuasaan sebagai amanah. Abu Bakar naik ke atas mimbar…
“Wirathu” merusak sejarah Buddha | muhammadapryadi.wordpress.com
Sebagai tanggapan terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar, dan pernyataan-pernyataan pemuka Agama Buddha di Myanmar, salah satunya yang sangat terkenal ialah Biksu Wirathu yang menyulut api pecahnya konflik terhadap komunitas muslim rohingya sebagai sasarannya. Berikut ulasan sejarah Gautama Buddha dan inti-inti ajarannya saya kutip dari buku Michael H. Hart, untuk dapat dijadikan perbandingan…
Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden | www.MuhammadApryadi.wordpress.com
Syarat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Syarat Pencalonan Pengusulan bakal pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik wajib memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon. Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon wajib memenuhi syarat pencalonan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yaitu : Memperoleh kursi paling…
Kewenangan Membubarkan Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi | www.MuhammadApryadi.wordpress.com
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Pembentukan MK atas dasar pemikiran bahwa UUD NRI 1945 yang merupakan dasar negara (stategroundgesetz) harus dijaga dan dikawal secara konsisten, sehingga keberadaan MK di dalam struktur kekuasaan kehakiman adalah dimaksudkan sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (the quardian…
Impeachment dan Pemakzulan | www.MuhammadApryadi.wordpress.com
Secara historis impeachment berasal dari abad ke 14 di Inggris, Parlemen menggunakan impeachment untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu yang amat powerful, yang terkait dengan korupsi atau hal-hal yang bukan wewenang dari pengadilan biasa.[1] Banyak orang yang salah mengerti mengenai istilah definisi Impeachment, yang di artikan sebagai pemecatan atau pemakzulan dari sebuah jabatan. Padahal secara yuridis impeachment diartikan dengan sebuah dakwaan…
Pengujian Undang-Undang
Definisi dari suatu istilah sangat tergantung dari sistem hukum yan dianut oleh negara yang bersangkutan. Definisi Judicial Review pada negara yang menganut common law system adalah sebagai berikut:[1] Dalam Black’s Law, judicial review diartikan sebagai “power of courts to review decisions of another departement or level of goverment.” Erict Barent mengemukakan pengertian judicial review sebagai…
Teori Perilaku Golput
Secara garis besar perilaku golput (voting behavior) dapat didekati dari dua model, yaitu: Pendekatan Sosiologi Pendekatan sosiologi ini disebut juga madhab Columbia (The Columbia School of Electoral Behavior). Pendekatan ini menjelaskan karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Pengelompokan seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan semacamnya diyakini punya peranan penting mengkonstruksi…
Ilmu Negara dan Ilmu Tata Negara
Perbedaan Ilmu Negara dan Ilmu Tata Negara Hal-hal yang diselidiki dan dipelajari dalam Ilmu Negara, antara lain: Asal-usul berdirinya negara Lenyapnya negara Unsr-unsur negara Perkembangan dan perjalanan negara Tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh negara, dan Jenis atau bentuk-bentuk negara pada umumnya. Ilmu Negara hanya membahas hal-hal yang mendasar dari negara sehingga bersifat abstrak,…
Sedikit Ulasan Tentang Filsafat Hukum dan Keadilan
— PENDAHULUAN — Perbincangan tentang keadilan rasanya merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, mengingat salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum . Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang…
Beberapa Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Kewarganegaraan.
Tuliskan prinsip dan tujuan diaturnya mengenai kewarganegaraan di dalam Undang-Undang ! Jawab : Pada konsideran menimbang UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, disebutkan : Bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia. Bahwa warga…
WELCOME
Satu hal yang terlupa di Negeri ini ialah bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Untuk mencapai cita-cita luhur bangsa sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka penegakan Hukum adalah solusinya. Tanpa penegakan Hukum, NKRI akan terpecah belah. Mari kita Belajar Hukum bersama, memahami, dan melaksanakannya. M.A.
Belajar Hukum 